Kabupaten Tangerang | Gmanews.id – Fasilitas vidiotron milik Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang semestinya digunakan sebagai media informasi publik, kini dilaporkan tidak lagi berfungsi. Layar digital berukuran besar tersebut terlihat gelap dan tidak menampilkan informasi apapun saat dipantau di lokasi, Senin (08/06/2026).

Kondisi itu memicu sorotan publik lantaran pengadaan vidiotron diduga menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Namun saat ini, fasilitas tersebut justru dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan hanya menjadi pajangan di pinggir jalan.

Vidiotron Desa Mekarsari Diduga Tak Lagi Memberikan Manfaat

Vidiotron sejatinya merupakan media digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi pelayanan publik, program pembangunan desa, penggunaan anggaran, hingga kegiatan pemerintahan secara cepat dan terbuka kepada masyarakat.

Namun berdasarkan pantauan di lokasi, vidiotron yang berdiri di area Desa Mekarsari tampak tidak beroperasi. Tidak ada informasi publik yang ditampilkan melalui layar tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengadaan fasilitas publik yang menggunakan anggaran negara, terlebih jika tidak lagi dimanfaatkan secara optimal.

Kepala Desa Mekarsari Sebut Biaya Perawatan Sudah Tidak Dianggarkan

Saat dikonfirmasi terkait kondisi vidiotron yang mati fungsi, Kepala Desa Mekarsari mengaku biaya perawatan dan perbaikan perangkat tersebut sudah tidak lagi dianggarkan.

“Sudah tidak dianggarkan karena setiap ada petir selalu kesamber,” tulis Kepala Desa Mekarsari melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.

Dalam keterangannya, pihak desa juga mengaku sudah beberapa kali melakukan perbaikan. Namun kerusakan kembali terjadi sehingga perangkat tersebut kini tidak lagi dioperasikan.

FWJI Kabupaten Tangerang Soroti Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Sekjen Korwil FWJI Kabupaten Tangerang, Muhamad Aris, menilai kondisi matinya vidiotron menjadi catatan serius dalam pengelolaan anggaran publik di tingkat desa.

Menurutnya, pengadaan fasilitas publik seharusnya disertai perencanaan matang, termasuk kesiapan pemeliharaan dan keberlangsungan fungsi alat dalam jangka panjang.

“Kalau alasannya biaya perawatan sudah tidak dianggarkan, ini sangat disayangkan. Artinya sejak awal perencanaan pengadaan vidiotron tidak dipikirkan secara matang terkait keberlangsungan dan manfaat jangka panjangnya,” ujar Muhamad Aris.

Ia menegaskan, fasilitas publik yang dibeli menggunakan uang negara tidak seharusnya hanya menjadi simbol tanpa fungsi nyata bagi masyarakat.

“Vidiotron itu seharusnya menjadi media informasi publik yang aktif, transparan, dan bermanfaat. Kalau sekarang mati total dan hanya jadi pajangan, tentu sangat mubazir. Apalagi anggarannya diduga mencapai ratusan juta rupiah. Ini harus menjadi evaluasi serius,” tegasnya.

Publik Minta Transparansi Anggaran Pengadaan Vidiotron

FWJI juga meminta pemerintah desa terbuka kepada masyarakat terkait nilai pengadaan vidiotron, sumber anggaran, hingga alasan tidak adanya lagi biaya pemeliharaan.

Menurut Aris, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana manfaat fasilitas tersebut terhadap pelayanan publik desa.

“Jangan sampai masyarakat menilai bahwa pengadaan hanya sebatas menghabiskan anggaran tanpa memikirkan manfaat jangka panjang. Karena uang yang digunakan adalah uang rakyat,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, kondisi vidiotron di Desa Mekarsari masih terlihat tidak beroperasi.