TANGERANG | Gmanews.id – Keberadaan videotron di Kantor Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan publik setelah diketahui tidak berfungsi dalam waktu yang belum diketahui secara pasti. Fasilitas yang seharusnya menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat itu kini terlihat mati total tanpa menampilkan konten apapun.
Berdasarkan pantauan di lokasi, layar LED berukuran besar tersebut tampak tidak aktif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pemanfaatan fasilitas publik, terutama jika pembangunan videotron tersebut menggunakan anggaran daerah.
Secara fungsi, videotron memiliki peran strategis sebagai media komunikasi pemerintah kepada masyarakat, mulai dari sosialisasi program, penyampaian informasi layanan publik, hingga transparansi kegiatan dan anggaran. Namun, kondisi saat ini justru menunjukkan sebaliknya.
Minim Penjelasan dari Pihak Kecamatan
Hingga kini, Kurnia selaku Camat Teluknaga belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi tersebut. Sejumlah pertanyaan yang diajukan, termasuk status kepemilikan aset, sumber anggaran pengadaan, serta adanya alokasi biaya perawatan tahunan, belum mendapatkan respons.
Ketiadaan penjelasan ini memicu tanda tanya di tengah masyarakat, khususnya terkait transparansi pengelolaan aset daerah dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Kritik dari Organisasi Wartawan
Muhammad Aris, Sekretaris Wilayah Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Kabupaten Tangerang, menyampaikan kritik terhadap kondisi videotron yang terbengkalai tersebut.
Menurutnya, jika fasilitas tersebut dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sudah seharusnya ada kejelasan terkait pengelolaan dan pemeliharaannya.
“Kalau benar videotron itu berasal dari APBD, maka harus transparan juga bagaimana perawatannya. Jangan sampai hanya aktif di awal sebagai proyek seremonial, lalu dibiarkan tidak berfungsi,” ujarnya.
Ia juga menilai, kondisi ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran apabila tidak disertai pengelolaan yang baik.
“Setiap aset daerah pasti memiliki biaya perawatan. Jika sekarang tidak berfungsi, publik berhak mengetahui apakah anggaran tersebut tersedia dan digunakan dengan semestinya,” tambahnya.
Dorongan Evaluasi oleh Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, FWJI Kabupaten Tangerang mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan fasilitas tersebut.
Menurut Aris, keberadaan fasilitas publik yang tidak dimanfaatkan secara optimal tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga menghambat penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah harus segera turun tangan. Jangan sampai fasilitas publik seperti ini terbengkalai dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah,” tegasnya.
Menunggu Kejelasan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kecamatan Teluknaga maupun instansi terkait mengenai penyebab kerusakan videotron serta langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Publik kini menantikan kejelasan terkait status, pengelolaan, serta penggunaan anggaran perawatan fasilitas tersebut sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah.
(Reporter: Muhayar)
Tinggalkan Balasan