TANGERANG | Gmanews.id — Aktivitas proyek drainase u-ditch di Kampung Rajeg RW 04, Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, menuai perhatian publik. Pekerjaan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 itu terpantau berjalan tanpa dukungan rambu keselamatan di area yang dilalui warga.
Berdasarkan pantauan pada Rabu, 22 April 2026, proyek berada di sisi jalan poros desa dengan lalu lintas cukup padat. Kondisi ini menimbulkan risiko bagi pengguna jalan di tengah aktivitas penggalian.
Pekerjaan Tanpa Rambu di Area Lalu Lintas Warga
Proyek yang berada di bawah Pelaksana Kegiatan (PL) Kecamatan Sepatan Timur itu tengah memasuki tahap penggalian serta pembersihan material tanah dan puing.
Namun, di lokasi tidak terlihat papan peringatan, barrier pembatas, maupun garis pengaman yang umumnya wajib dipasang dalam pekerjaan konstruksi di ruang publik.
Ketiadaan perlengkapan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara dan pejalan kaki.
Pekerja Akui Tidak Ada Rambu Pengaman
Saat dikonfirmasi di lokasi, salah satu pekerja memberikan jawaban singkat terkait tidak adanya rambu keselamatan.
“Ya nggak ada,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperkuat temuan di lapangan bahwa aspek pengamanan belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan proyek.
Warga Dukung Proyek, Minta Keselamatan Diperhatikan
Sejumlah warga sekitar tetap mendukung pembangunan drainase tersebut karena dinilai penting untuk mengurangi potensi banjir.
Alif, pedagang minuman di sekitar lokasi, menyebut proyek ini bermanfaat namun harus tetap memperhatikan keselamatan publik.
“Kalau saya mendukung, bagus buat saluran biar nggak banjir. Tapi memang seharusnya ada rambu keselamatan,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan pedagang lain di lokasi yang berharap adanya pemberitahuan kepada masyarakat terkait pekerjaan yang sedang berlangsung.
“Nggak ganggu, tapi harusnya ada pemberitahuan seperti sedang ada pekerjaan,” katanya.
Pengawasan Dipertanyakan, Instansi Belum Beri Keterangan
Minimnya sistem pengamanan memunculkan pertanyaan terkait pengawasan proyek infrastruktur daerah, khususnya dalam memastikan standar keselamatan dipenuhi oleh pelaksana.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengawas proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi tersebut.
Ke depan, publik menanti langkah evaluasi dari pemerintah daerah agar proyek yang dibiayai anggaran negara tetap mengedepankan keselamatan masyarakat.
Tinggalkan Balasan