Menu

Mode Gelap
Pemdes Sindangheula Prioritaskan Rumah Warga Rusak Akibat Hujan Lebat Masuk Program RTLH Diduga Korupsi Anggaran BUMDes, Program Ayam Petelur Rp151 Juta di Desa Seuat Jaya Jadi Sorotan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Cirendeu 2025, Belanja Kain Kafan Rp29,8 Juta Dipertanyakan Paramount Petals Hadirkan Food Court Modern, Peluang Bisnis Kuliner Makin Terbuka DPO Oknum TNI AD di Kendari: Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak Picu Sorotan Publik

Nasional · 28 Apr 2026 03:40 WIB ·

Dudung Abdurachman Dilantik Jadi Kepala KSP, Siap Percepat Program Prioritas Presiden Prabowo


 Kepala Staf Kepresidenan Tegaskan Komitmen Pangkas Birokrasi dan Buka Layanan Aduan 24 Jam Perbesar

Kepala Staf Kepresidenan Tegaskan Komitmen Pangkas Birokrasi dan Buka Layanan Aduan 24 Jam

JAKARTA | Gmanews.id  – Pemerintah memperkuat akselerasi program strategis nasional dengan menunjuk Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Usai pelantikan di Istana Negara, Dudung menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program prioritas Prabowo Subianto berjalan cepat, tepat, dan tuntas.

Dalam pernyataannya, Dudung menyebut percepatan implementasi kebijakan menjadi fokus utama Kantor Staf Presiden guna mendukung efektivitas pemerintahan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

“Kami akan memastikan seluruh program strategis nasional dapat terlaksana dengan baik, tuntas, dan cepat sesuai arahan Presiden,” ujar Dudung.

Selain mendorong percepatan program, KSP juga akan memperkuat fungsi komunikasi publik. Dudung memastikan pihaknya membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.

“Kami akan membuka kanal laporan masyarakat selama 24 jam sebagai bentuk keterbukaan dan respons cepat pemerintah terhadap persoalan publik,” tegasnya.

Fokus Pengawasan dan Koordinasi

Dalam menjalankan tugasnya, Dudung menegaskan bahwa KSP akan mengedepankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kementerian dan lembaga. Evaluasi berkala akan dilakukan guna memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program prioritas nasional.

Koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi perhatian utama, terutama untuk menghindari kendala birokrasi yang berpotensi memperlambat realisasi program.

“Kami akan memangkas hambatan birokrasi dan memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan tanpa kendala di lapangan,” katanya.

Ia juga membuka peluang dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) sebagai langkah pengawasan langsung terhadap implementasi kebijakan di berbagai sektor.

Ajakan Partisipasi Publik

Dudung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah.

“Kami membutuhkan dukungan masyarakat untuk memastikan program berjalan sesuai target. Jika ada kendala, akan segera kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Baca Juga Berita :  Proyek SPAL U-Ditch di Bonisari Tangerang Disorot, Diduga Langgar Standar Teknis dan K3

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru di Kantor Staf Presiden, pemerintah optimistis percepatan program prioritas nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kolong Tol Angke 2 Kian Semrawut: Sampah, Bangunan Liar, dan Parkir Truk Picu Protes Warga

1 Mei 2026 - 21:17 WIB

Minim Penertiban, Kawasan Kolong Tol di Penjaringan Jadi Sorotan dan Dinilai Membahayakan

15.090 Buruh Banten Berangkat ke Jakarta Peringati May Day 2026, Polda Banten Lakukan Pengamanan

1 Mei 2026 - 03:38 WIB

Ribuan buruh dari Cilegon hingga Tangerang diberangkatkan ke Jakarta dengan pengawalan ketat aparat kepolisian

Hasan Nasbi Jadi Penasihat Khusus Presiden, Siap Perkuat Strategi Komunikasi Pemerintah

28 April 2026 - 03:51 WIB

Fokus Sinergi dengan Komdigi dan Bakom untuk Tangkal Misinformasi Publik

Qodari Resmi Pimpin Bakom, Siap Perkuat Komunikasi Publik Pemerintah hingga Kementerian

28 April 2026 - 03:44 WIB

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Fokus Sinkronisasi Informasi Program Strategis Nasional

Ketum FWJ Indonesia Jelaskan Perbedaan HPS dan HPN Jelang Hari Pers Sedunia 2026

23 April 2026 - 16:49 WIB

Ketua Umum Forum Wartawan Jaya Indonesia, Mustofa Hadi Karya, yang akrab disapa Opan.

Baru 6 Hari Menjabat, Ketua Ombudsman RI Ditetapkan Tersangka Korupsi Nikel oleh Kejagung

17 April 2026 - 12:57 WIB

Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi Tata Kelola Tambang Nikel, Ketua Ombudsman RI Langsung Ditahan
Trending di Breaking News