TANGERANG | Gmanews.id – Pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) yang diduga bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang di Kampung Pondok Cikurus RT 07/02, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, menuai sorotan.
Pasalnya, proyek yang diduga merupakan pekerjaan langsung Dinas Perkim Kabupaten Tangerang itu berlangsung tanpa memasang papan Keterangan Informasi Publik (KIP).
Tak hanya itu, hasil investigasi di lokasi juga menemukan para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku
Pantauan di lokasi menunjukkan pekerjaan telah memasuki tahap pemasangan bekisting dan pengecoran dak bangunan. Namun hingga sekitar satu pekan pekerjaan berjalan, tidak terlihat papan proyek yang seharusnya memuat identitas kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana hingga waktu pelaksanaan.
Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja mengaku tidak mengetahui alasan papan proyek tidak dipasang.
” Kerjaan ini sudah seminggu. Kalau saya cuma kerja di sini, soal papan proyek saya gelap, nggak tahu,” ujarnya. Sabtu Jumat 31-07-2026
Ketika ditanya mengenai asal proyek, pekerja itu menyebut proyek tersebut diduga berasal dari aspirasi anggota dewan.
” Kalau tidak salah proyek dari dewan. Pemborongnya Ibu L (inisial) orang Tigaraksa. Berapa anggarannya dan siapa penyelenggaranya saya nggak tahu. Saya cuma kerja borongan,” katanya.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari penggiat kontrol sosial, Romli. Menurutnya, tidak dipasangnya papan informasi proyek merupakan bentuk pengabaian terhadap asas transparansi penggunaan anggaran negara.
” Papan proyek wajib dipasang. Itu hak masyarakat untuk mengetahui siapa pelaksana, berapa anggarannya, dari mana sumber dananya serta berapa lama masa pekerjaannya. Kalau tidak ada, tentu masyarakat patut bertanya,” tegas Romli.
Ia juga menilai alasan pekerja yang mengaku tidak mengetahui keberadaan papan proyek menunjukkan lemahnya koordinasi antara pelaksana pekerjaan dengan instansi terkait.
Tak berhenti di situ, Romli juga menyoroti seluruh pekerja yang terlihat tidak menggunakan APD saat bekerja.
Menurutnya, penerapan K3 bukan sekadar aturan saja, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap pekerjaan konstruksi guna menjamin keselamatan para pekerja.
”Bukti pelanggaran ada di depan mata, mulai dari papan proyek yang tidak dipasang hingga pekerja tanpa APD. Ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab,” katanya.
Romli juga menilai pekerjaan pembangunan SAB tersebut terkesan dikebut, padahal umumnya proyek konstruksi memiliki waktu pelaksanaan sekitar 30 hari kalender.
Atas temuan tersebut, ia meminta Inspektorat Kabupaten Tangerang turun melakukan audit menyeluruh, mulai dari administrasi proyek hingga kualitas fisik pekerjaan, termasuk spesifikasi teknis kedalaman sumur bor agar sesuai dengan dokumen perencanaan dan tidak merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek, pengawas lapangan maupun Dinas Perkim Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak dipasangnya papan proyek serta minimnya penerapan K3 di lokasi pekerjaan.
Tinggalkan Balasan